Cara Memilih Vendor Security yang Legal: Cek Izin BUJP Sebelum Tanda Tangan

Harga murah sering menjadi alasan utama memilih vendor security. Padahal, vendor satpam tanpa izin resmi bisa menimbulkan masalah hukum dan keamanan yang biayanya jauh lebih besar dari penghematan di awal.

Apa itu BUJP?

BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) adalah badan usaha yang memiliki izin untuk menyediakan jasa pengamanan, termasuk penyediaan tenaga satuan pengamanan (satpam). Penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, dan izin operasionalnya diterbitkan oleh Polri.

Dokumen yang perlu Anda minta dari vendor security

• Izin operasional BUJP dari Polri yang masih berlaku.
• Keanggotaan asosiasi jasa pengamanan, misalnya ABUJAPI.
• Akta pendirian, pengesahan AHU, NIB, dan NPWP perusahaan.
• Bukti pendidikan dasar satpam (misalnya Gada Pratama) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) satpam untuk personel yang ditempatkan.
• Bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Risiko memakai vendor tanpa izin

• Personel belum tentu memiliki pelatihan dasar pengamanan yang memadai.
• Perusahaan pengguna jasa bisa ikut terseret jika terjadi insiden atau sengketa ketenagakerjaan.
• Tidak ada jaminan kepatuhan BPJS dan hak-hak pekerja lainnya.
• Sulit lolos audit procurement, terutama untuk perusahaan multinasional, pabrik, dan tambang.

Selain izin, perhatikan juga hal berikut

• Struktur komando: ada Danru atau Chief Security, bukan hanya penjaga shift.
• Sistem presensi dan patroli yang bisa dipantau, misalnya berbasis GPS.
• Garansi penggantian personel yang tertulis di kontrak.

MAPPRO memiliki izin BUJP dari Mabes Polri dan merupakan anggota ABUJAPI. Dokumen legalitas kami tersedia untuk proses uji tuntas calon klien.

Catatan: ketentuan dapat berubah. Rujuk peraturan kepolisian dan regulasi terbaru untuk detail persyaratan.